FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) TENTANG ISU PEMBANGUNAN KLHS RDTR

Kota Bekasi, Rabu (08/09/21) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi melalui Bidang Perencanaan Ruang melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang indentifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan prioritas KLHS Revisi RDTR Kota Bekasi yang bertempat di Ruang Rapat Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
 
Kegiatan ini terselenggara berdasarkan Surat Undangan kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Nomor 005/145/Distaru. Renru tanggal 6 September 2021 diruang Rapat Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan di hadiri perwakilan dari tim Pokja KLHS RDTR Kota Bekasi, Bappelitbanda, BMSDA, Disperkimtan dan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Serta pihak konsultan PT.Andika Persada Raya.
 
Tujuan dari penyusunan KLHS adalah untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan Revisi Rencana Detail Tata Ruang Kota . Salah satu tahapan dala proses penyusunan KLHS adalah melakukan indentifikasi dan penetapan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) Stategis dan prioritas sebagai materi dasar analisis KLHS.
 
Dari hasil pembahasan Tim Pokja KLHS disepakati short list Isu PB Prioritas KLHS Revisi RDTR Kota Sebagai Berikut :
1) Tingginya alih fungsi lahan baik yang belum terbangun maupun yang telah terbangun sebagai akibat peningkatan aktifitas perkotaan;
2) Banjir sebagai akibat pendakalan sungai,belum serta sistem drainase,dan peningkatan run off;
3) Kekurangan sumber air bersih sebagai akibat penurunan daya dukung air tanah ,pencemaran air tanah ,serta penurunan kualitas air;
4) Kemacetan yang menyebabkan tingginya pencemaran udara;
5) Kurangnya RTH Sebagai sarana sosial masyarakat serta penyeimbangan lingkungan untuk memberi konstribusi terhadap penurunan suhu Kota;
6) Masih belum optimalnya pelayanan SPAM sehingga ketergantungan terhadap penggunaan air tanah masih tinggi;
7) Banjir sebagi akibat pendangkalan sungai,belum tertatanya sistem drainase,dan peningkatan run off;
8) Adanya ancaman pada kesehatan masyarakat akibat masih kurangnya pelayanan sanitasi.