KOTA BEKASI - Kamis, 29 September 2022
Komisi II DPRD Kab. Bangka Barat mengunjungi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dalam rangka studi banding terkait penetapan Retribusi Pelayanan Tera Ulang di Ruang Rapat Disdagperin. Kamis (29/9/2022). 

Pemimpin rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Barat, Herwanto
Menjelaskan rombongan yang dibawa serta maksud dan tujuan datang. 

" Kedatangan kami ingin menanyakan nasib retribusi tentang metrologi semenjak adanya peraturan terbaru yang menghapuskan retribusi Pelayanan Tera Ulang padahal menurut kami terlalu terburu-buru dikarenakan anggaran di dinas terkait cukup sedikit " 

Menurutnya, masalah tera ulang memang harus dibenahi untuk Kabupaten Bangka Barat, mengingat banyak faktor-faktor seperti kurangnya persiapan, Sumber Daya Manusia, timbangan alat berat yang kurang dikontrol oleh Pemda setempat. 

" Bagaimana dengan penetapan di Kota Bekasi sudah sejauhmana metrologi ditetapkan di Kota Bekasi, kami berharap dengan adanya sharing ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat " Jelasnya. 

Bergantian pada acara, Kabid. Metrologi Disdagperin, Yusuf Gozali memberikan paparan terbentuknya Metrologi di Disdagperin. 

" Sedikit mengenai metrologi pada awal dibentuknya 2015 dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) kemudian tahun 2017 berubah struktur organisasi menjadi bidang metrologi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan "

Di Bidang Metrologi sendiri hampir tiap harinya memberikan pelayanan tera ulang kepada masyarakat , melakukan pengujian  Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT). 

" Kami bertugas melindungi konsumen dengan melihat kesesuain komposisi dengan isi seperti aneka produk mie instan, minyak goreng dan minuman, dan masih banyak lagi "

Yusuf juga menambahkan bahwa Perda Metrologi masih menggunakan tahun 2014 menunggu Peraturan Pemerintah baru  akan dimulai 1 Januari 2024.

" Ada sekitar 90 SPBU yang dilakukan tera ulang, dan untuk saat ini Kota Bekasi metrologi masih memiliki kewajiban untuk memberikan retribusi. Namun akan dibilang paling lambat 1 Januari 2024, kami berusaha mengajukan studi banding lagi karena masih dianggap butuh untuk membantu biaya operasional " Tutupnya. 

Acara dilanjutkan dialog interaktif, foto bersama dan menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kabupaten Bangka Barat. 

(Dro)